Jakarta (PANTURATV.ID) - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengimbau seluruh asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi serta memberikan pengawalan bagi jemaah yang terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, pada Senin, 7 September 2026. Langkah pencegahan dan pendampingan ini dinilai sangat krusial guna memastikan seluruh hak pelayanan jemaah tetap terpenuhi di tengah kekacauan jadwal penerbangan. Di samping itu, para jemaah juga diharapkan bisa tetap tenang dan terus menjaga jalur komunikasi aktif dengan pihak agen travel yang memberangkatkan mereka.
Dilansir dari Antara, penundaan massal ini merupakan buntut dari dihentikannya operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta sejak 6 September 2026 akibat ruang udara yang tertutup material debu vulkanik. Kebijakan penghentian sementara tersebut diambil semata-mata demi menjamin keselamatan moda transportasi udara beserta para penumpangnya. Dampaknya, pergerakan jemaah umrah yang hendak bertolak ke Tanah Suci maupun yang berencana pulang menuju Tanah Air harus tertahan sementara waktu hingga situasi dinyatakan benar-benar aman.
Pihak Kemenhaj menegaskan bahwa keselamatan jiwa para jemaah harus dijadikan prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan, baik terkait perubahan jadwal, penyesuaian rute, transit, maupun pembatalan penerbangan. Direktur Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenhaj, Puji Raharjo, meminta agar pihak travel tidak lepas tangan begitu saja terhadap jemaah yang keberangkatannya tertunda.
"Jamaah yang terdampak penundaan tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian. PPIU harus memastikan kebutuhan jamaah tetap terlayani, termasuk akomodasi, konsumsi, transportasi, pendampingan, dan kebutuhan dasar lainnya, sampai perjalanan dapat dilanjutkan," ujarnya.
Guna mengatasi ketidakpastian jadwal, PPIU diminta untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan maskapai, pengelola bandara, hingga penyedia layanan di Arab Saudi. Di saat yang sama, Kemenhaj bersama Kementerian Perhubungan juga terus memantau perkembangan situasi penerbangan di lapangan secara rinci. Perhatian ekstra diberikan kepada jemaah yang saat ini masih tertahan di negara transit atau masih berada di Arab Saudi agar seluruh kebutuhan mereka selama masa penungguan tetap terjamin dengan baik.
Guna memastikan penanganan ini merata, Kemenhaj merangkul asosiasi PPIU dan PIHK untuk menjangkau agen-agen travel di luar keanggotaan agar tidak ada jemaah yang terabaikan. Puji Raharjo menambahkan, "Kami terus melakukan koordinasi untuk memastikan jamaah yang masih berada di Arab Saudi maupun di negara transit terpantau dengan baik. Prinsipnya, tidak boleh ada jamaah yang kehilangan pendampingan atau tidak memperoleh kepastian pelayanan."
Sebagai langkah akhir, setiap PPIU diwajibkan membuka kanal komunikasi resmi atau layanan konsumen yang responsif agar jemaah serta pihak keluarga di rumah bisa mendapatkan pembaruan informasi dengan cepat.
