Jawa Barat (PANTURATV.ID) Wacana mengenai perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali menguat di lingkungan masyarakat saat ini. Seluruh fraksi di dewan perwakilan rakyat daerah bahkan sudah memberikan lampu hijau secara formal. Namun, usulan penggantian ini bukan sekadar urusan politik atau administrasi pemerintahan yang dangkal. Para tokoh adat dan akademisi ingin menegaskan kembali akar sejarah serta ruang hidup masyarakat. Mereka menilai penanda arah barat tidak mampu menggambarkan kekayaan budaya dan memori kolektif lokal.
Jika menilik ilmu bumi, istilah Sunda memiliki ikatan erat dengan sejarah geologi zaman es. Para geolog mengenal kawasan landas kontinen Asia Tenggara kuno dengan nama ilmiah Sundaland. Selain itu, ahli geografi kuno Claudius Ptolemaeus mencatat nama kepulauan ini sejak abad kedua. Kemudian, catatan penjelajah asal Portugis memperkuat penggunaan nama tersebut ketika mendatangi pelabuhan Nusantara. Alhasil, pustaka geografi dunia terus menggunakan istilah Sunda Besar untuk menyebut pulau Jawa. Oleh karena itu, gagasan perubahan nama Jawa Barat mempunyai fondasi keilmuan yang sangat kokoh.
Sisi kebahasaan juga menunjukkan bahwa kata Sunda berasal dari bahasa Sansekerta berarti putih bersih. Makna tersebut merujuk pada letusan dahsyat Gunung Sunda Purba yang menghasilkan abu vulkanik putih. Meskipun demikian, sebagian wilayah pulau ini juga menyandang nama historis lain seperti Jawa Dwipa. Kitab ramayana klasik menceritakan Jawa Dwipa sebagai pulau penghasil padi dan biji-bijian berharga. Selanjutnya, beberapa prasasti kuno peninggalan kerajaan Mataram dan Majapahit mengonfirmasi identitas pulau tersebut.
Perpaduan dua identitas besar ini melahirkan harmoni kebudayaan yang unik di tanah pasundan. Maka dari itu, masyarakat lokal menghendaki pengakuan formal terhadap identitas asli tempat tinggal mereka. Langkah legislasi ini merupakan jembatan penting untuk menghubungkan masa lalu dengan masa depan wilayah. Akhirnya, proses panjang ini membuktikan bahwa perubahan nama Jawa Barat menyimpan makna filosofis mendalam. Pemerintah provinsi harus mengawal seluruh tahapan diskusi ini secara transparan dan melibatkan publik. Padahal, tantangan administratif tentu akan muncul selama masa transisi pergantian nama resmi daerah. Kendati begitu, semangat menjaga kelestarian budaya tetap menjadi prioritas utama bagi seluruh warga.
