Jakarta (PANTURATV.ID) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan penyegaran organisasi dengan merombak jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) serta menyempurnakan struktur Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada Senin, 21 September 2026. Langkah strategis ini diambil untuk memperkuat tata kelola internal, menjaga merit system, serta memastikan keberlanjutan kepemimpinan dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional yang makin kompleks. Penataan ini merupakan hasil evaluasi mendalam oleh Baperjakat Kemenkeu sekaligus penuntasan mandat UU P2SK seiring dibentuknya Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).
Dilansir dari Metrotvnews.com, proses penempatan pejabat baru ini dilakukan melalui tahapan talent management yang ketat agar rotasi maupun promosi berjalan secara transparan, kredibel, dan akuntabel. Pembentukan struktur anyar ini diarahkan untuk mempersiapkan institusi agar selalu siap beradaptasi dengan dinamika perekonomian.
"Ini adalah upaya berkelanjutan supaya organisasi kita terus bergerak, berkembang, dan mampu menjawab tantangan yang akan terus kita hadapi. Ini adalah keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kita semua menjaga kualitas organisasi dan mempersiapkan institusi kita ke depan," tegas Suahasil.
Selain memperkuat jajaran internal, penataan ini ditujukan untuk mengoptimalkan peran Sekretariat KSSK sebagai penggerak utama koordinasi antarlembaga. Sekretariat KSSK dituntut tidak sekadar menjadi penyelenggara forum atau rapat administratif, tetapi harus aktif memantau kondisi perekonomian, memetakan potensi risiko, serta menyajikan sistem peringatan dini (early warning system). Kerja sama ini kini tidak hanya melibatkan Kemenkeu, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, tetapi juga mulai mengikutsertakan Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai elemen strategis baru.
Penegasan peran baru KSSK tersebut disampaikan langsung oleh Suahasil kepada para pejabat yang dilantik agar sinergi lintas instansi dapat terbangun sejak awal.
"Saya ingin Saudara tidak hanya menjadi pengelola forum, tetapi Saudara harus menjadi penggerak koordinasi. Koordinasi pilar KSSK yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan di dalam beberapa rapat terakhir kita mulai melibatkan elemen penting dari pengelolaan Republik ini yaitu Danantara, maka harus bisa dikoordinasikan sejak awal," ujarnya.
Melalui integrasi struktur dan perbaikan sistem koordinasi ini, Menkeu optimistis seluruh jajaran Kemenkeu bersama KSSK dapat menjaga stabilitas sektor keuangan domestik dengan kokoh. Setiap kebijakan yang dirumuskan diharapkan mampu mengawal instrumen APBN agar memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
"Kita adalah komponen tugas Kementerian Keuangan dan kita akhirnya bermuara memastikan setiap rupiah keuangan negara dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat. APBN akan terus melindungi, APBN akan terus menumbuhkan," pungkasnya.
