Jakarta (PANTURATV.ID) - Maraknya penindakan Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang menyasar para kepala daerah kembali menyita perhatian publik. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memberikan pandangannya terkait akar permasalahan yang terus berulang ini. Menurutnya, rentetan kasus korupsi yang melibatkan para pemimpin daerah tidak bisa dilepaskan dari tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan selama proses pencalonan hingga pemenangan.
Sahroni menjelaskan bahwa sistem kontestasi politik yang berlaku saat ini menciptakan sebuah siklus yang sulit diputus atau kerap disebut sebagai lingkaran setan. Untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, seorang calon membutuhkan dana yang sangat besar. Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan seperti logistik kampanye, operasional tim, hingga mahar politik. Besarnya pengeluaran ini sering kali tidak sebanding dengan gaji dan tunjangan resmi yang diterima ketika seseorang resmi menjabat sebagai kepala daerah.
Kondisi ketimpangan tersebut mendorong banyak pejabat daerah untuk mencari cara mengembalikan modal kampanye yang telah terpakai. Alhasil, setelah menjabat, fokus mereka terdistraksi untuk menutup pinjaman atau kerugian finansial yang dialami. Situasi inilah yang kemudian membuka celah terjadinya praktik korupsi, suap, jual beli jabatan, hingga penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek pemerintah daerah.
Lebih lanjut, politisi tersebut menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan pilkada di Indonesia. Selama regulasi dan budaya biaya politik mahal terus dibiarkan, pembenahan moral dan pengawasan ketat sekalipun akan sulit menyelesaikan masalah dari akarnya. Hukum memang harus ditegakkan secara tegas, namun pencegahan melalui pembenahan sistemik dinilai jauh lebih krusial agar kepala daerah terpilih dapat fokus sepenuhnya pada pelayanan publik dan pembangunan daerah tanpa beban finansial masa lalu.
Ahmad Sahroni menyatakan bahwa maraknya OTT terhadap kepala daerah merupakan dampak langsung dari biaya politik yang sangat tinggi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa tingginya modal untuk maju dalam pilkada membuat para pejabat terpilih terjebak dalam lingkaran setan korupsi demi mengembalikan modal kampanye. Oleh karena itu, ia mendesak perlunya reformasi sistem politik dan pilkada secara mendasar agar biaya kontestasi dapat ditekan, sehingga para pemimpin daerah bisa bekerja secara bersih dan fokus membangun wilayahnya tanpa terbeban utang politik.
