Jakarta (PANTURATV.ID) - Presiden Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangan sebagai prioritas kebijakan utama pemerintahannya. Beliau mengusung misi besar untuk membawa Indonesia segera mencapai target swasembada pangan. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan dana besar guna mewujudkan tujuan strategis tersebut. Pada tahun 2027, pemerintah resmi menetapkan anggaran ketahanan pangan senilai Rp 195,3 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sekitar dua koma tiga persen dari proyeksi kebutuhan tahun sebelumnya. Sebelumnya, pemerintah memproyeksikan kebutuhan dana tahun 2026 hanya sebesar Rp 190,9 triliun. Dengan demikian, komitmen pemerintah terlihat sangat kuat dalam mendukung kemandirian sektor pertanian.
Selanjutnya, pemerintah akan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan ini untuk berbagai program strategis. Dokumen Buku II Nota Keuangan merinci penggunaan dana besar tersebut secara spesifik. "Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional." Selain itu, dokumen tersebut juga menyebutkan program kapal ikan modern dan subsidi pupuk.
Pemerintah merencanakan dana subsidi pupuk mencapai Rp 48,24 triliun pada tahun 2027 mendatang. Jumlah subsidi ini meningkat 2,9 persen dibandingkan proyeksi penggunaan pada tahun 2026. Oleh sebab itu, petani memiliki peluang besar untuk meningkatkan hasil panen mereka. Lebih lanjut, pemerintah menetapkan lima arah kebijakan utama untuk mengelola dana tersebut.
Pertama, pemerintah berusaha keras meningkatkan produktivitas pangan melalui modernisasi sistem pertanian nasional. Kedua, negara wajib menjaga stabilitas pasokan serta mengendalikan harga pangan di pasaran. Ketiga, pemerintah merancang program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani dan nelayan.
Kemudian, kebijakan keempat berfokus pada penguatan sektor pangan menghadapi ancaman perubahan iklim. Kelima, pemerintah menopang kedaulatan pangan secara bertahap mulai dari komoditas beras lokal. Setelah itu, pemerintah menargetkan kemandirian jagung, kedelai, daging sapi, dan bawang putih. Di sisi lain, alokasi dana sektor ini memang cenderung naik selama lima tahun. Pada tahun 2022 lalu, pemerintah hanya menyediakan dana sebesar Rp 88,8 triliun saja. Namun, angka tersebut melonjak tajam menjadi Rp 115,1 triliun pada tahun 2023.
Meskipun sempat turun pada 2025, tren jangka panjang tetap menunjukkan peningkatan positif. Peningkatan pendanaan ini terbukti sukses mendongkrak produktivitas berbagai macam tanaman pangan kita. Berdasarkan data resmi, produksi komoditas padi dan jagung mengalami peningkatan sangat signifikan. Selain itu, kesejahteraan petani juga semakin membaik seiring naiknya Nilai Tukar Petani tingkat nasional. Sebagai kesimpulan, kebijakan Prabowo memberikan dampak positif bagi seluruh pelaku sektor pertanian.
