Rupiah Tembus Rp17.500, Menkeu Siap Buka-Bukaan di Depan DPR

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) baru saja mencetak rekor terlemahnya sepanjang sejarah dengan menyentuh angka Rp17.500/US$ pada penutupan perdagangan Selasa (12/5/2026). Menanggapi kondisi lesunya mata uang Garuda ini, Ketua DPR RI Puan Maharani berencana memanggil jajaran pemerintah dan bank sentral untuk memberikan klarifikasi mendalam.
Dilansir dari laman Bloomberg Technoz, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa dirinya belum menerima surat resmi terkait rencana pemanggilan tersebut. Meski begitu, ia menegaskan kesiapannya untuk hadir di hadapan parlemen, walaupun menurutnya persoalan stabilitas nilai tukar lebih condong ke ranah Bank Indonesia (BI) ketimbang Kementerian Keuangan.
“Saya belum tahu, belum ada undangannya. Tapi saya siap jika dipanggil. Kalau saya kan pasif di situ, urusan bank sentral saja yang menjelaskan kenapa rupiah melemah,” ujar Purbaya.
Purbaya menggarisbawahi bahwa secara regulasi, tanggung jawab utama untuk menjaga nilai mata uang berada di tangan bank sentral. Ia menegaskan, “Karena tugas bank sentral hanya satu menurut Undang-Undang kan, menjaga stabilitas nilai tukar, bukan yang lain.”
Sepanjang sesi perdagangan Selasa, rupiah bahkan sempat melorot hingga ke level Rp17.511/US$. Anjloknya nilai tukar ini dipicu oleh kombinasi tekanan domestik serta ketegangan geopolitik global yang kian memanas. Gagalnya negosiasi antara AS dan Iran terkait konflik di Timur Tengah telah melambungkan harga minyak dunia hingga di atas US$100 per barel, yang kemudian memicu kekhawatiran pasar akan lonjakan inflasi serta kebijakan suku bunga tinggi di AS yang diprediksi bakal bertahan lebih lama.
Di sisi lain, Puan Maharani menekankan bahwa DPR tidak akan tinggal diam melihat tren depresiasi ini. Ia memastikan akan meminta penjelasan detail dari Menkeu serta Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengenai strategi nyata dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak berdampak fatal bagi masyarakat.
"Ya tentu saja kami, DPR, akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut," ujar Puan usai memimpin Sidang Paripurna di Gedung DPR RI.
Puan mewanti-wanti agar pelemahan nilai tukar ini segera dimitigasi supaya tidak menyeret Indonesia ke dalam krisis ekonomi yang lebih dalam. Ia berharap pemerintah dan BI sudah menyiapkan langkah antisipasi sejak dini, bukan hanya untuk tahun ini melainkan hingga tahun 2027 mendatang.
"Apa yang dilakukan pemerintah, termasuk BI, situasi ini jangan sampai pengaruh nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk. Jadi harus diantisipasi sejak awal. Bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027," tambahnya.
Persoalan stabilitas rupiah ini juga dipastikan akan masuk dalam agenda krusial pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027. Hal ini sangat penting karena akan menjadi landasan utama dalam penyusunan APBN tahun depan agar tetap kuat menghadapi fluktuasi global.
"Karenanya, itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang." Tutupnya.