Amerika Serikat (PANTURATV.ID) - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa negaranya berpotensi besar untuk mengambil alih kendali atas operasional di Selat Hormuz. Jalur pelayaran yang sangat krusial ini mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas global. Langkah ekstrem ini diambil Trump dengan tuntutan agar negara-negara lain memberikan kompensasi finansial yang besar kepada Amerika Serikat sebagai ganti atas jasa pengamanan yang telah mereka berikan di wilayah perairan strategis tersebut.
Trump menegaskan bahwa AS berkomitmen untuk menjaga keamanan selat itu, namun mereka tidak ingin melakukannya secara cuma-cuma. Menurutnya, AS harus mendapatkan ganti rugi yang setimpal karena telah menempatkan personel militernya dalam risiko bahaya. Selain ancaman pengambilalihan, Trump juga sempat mengisyaratkan akan mengenakan tarif tol bagi kapal-kapal yang melintas jika upaya negosiasi gencatan senjata menemui jalan buntu.
Pelanggaran Kesepakatan dan Langkah Blokade AS
Tindakan tegas ini dipicu oleh tuduhan Trump terhadap Iran yang dinilai telah melanggar Nota Kesepahaman yang baru saja disepakati secara elektronik oleh kedua belah pihak pada 18 Juni lalu. Trump menuding Iran memiliki rekam jejak yang buruk dalam mematuhi perjanjian dan berjanji akan memberikan respons militer yang sangat keras. Ia mengibaratkan peran militer AS di sana layaknya malaikat pelindung yang sudah sepantasnya dibayar mahal oleh dunia internasional.
Melalui platform media sosial Truth Social, Trump mengumumkan bahwa AS telah memberlakukan kembali blokade ketat terhadap Iran. Langkah ini melarang seluruh kapal dagang maupun pelanggan Iran untuk keluar-masuk wilayah tersebut. Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi Maritim Gabungan yang dipimpin oleh Angkatan Laut AS, blokade maritim ini dijadwalkan mulai berlaku secara efektif pada hari Selasa, 14 Juli, tepat pukul 20 GMT.
Di sisi lain, pemerintah Iran dengan tegas menolak seluruh klaim dan ancaman yang dilontarkan oleh Trump. Pihak militer Iran melalui juru bicara Markas Besar Pusat Khatam Al Anbiya memberikan peringatan keras kepada AS beserta sekutunya agar tidak melanjutkan rencana intervensi tersebut.
Iran menegaskan tidak akan pernah membiarkan AS mencampuri urusan pengelolaan Selat Hormuz dalam situasi apa pun. Angkatan Bersenjata Iran juga menyatakan kesiapannya untuk meluncurkan tindakan balasan yang sangat keras jika militer AS terbukti mengganggu jalur pelayaran komersial serta kapal tanker minyak, terutama jika kapal-kapal AS beroperasi di luar rute yang telah ditentukan tanpa mengantongi izin resmi dari otoritas militer Iran.
Rencana Amerika Serikat untuk menguasai Selat Hormuz secara sepihak dan memungut biaya dari negara lain berpotensi memicu krisis energi global yang masif serta mengeskalasi konflik militer terbuka dengan Iran. Jalur internasional seperti Selat Hormuz seharusnya dikelola berdasarkan hukum laut internasional (UNCLOS) demi menjamin kebebasan navigasi, bukan dijadikan alat negosiasi geopolitik sepihak yang dapat mengancam stabilitas ekonomi dunia.
